Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak

imageswwKepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP),

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

DJP –melalui para pegawai pajak–  menempatkan laporan wajib pajak sebagai pintu masuk untuk mengevaluasi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan, pengalaman, dan wawasan seorang pegawai pajak akan sangat berpengaruh dalam ‘membaca’ laporan tersebut, sehingga diperoleh gambaran yang baik berkenaan dengan kepatuhan wajib pajak.

Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik, baik laporan bulanan maupun tahunan. Yang memprihatinkan adalah wajib pajak semacam ini berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar. Patut menjadi perhatian lebih serius bagi DJP agar masalah ini bisa diatasi.

Kepatuhan Menyampaikan Laporan

Menyikapi kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan laporan kegiatan usahanya, patut diapresiasi terobosan DJP menggulirkan kebijakan dropbox. Dengan kebijakan ini wajib pajak menjadi lebih mudah menyampaikan SPT tahunan. Tetapi berkenaan dengan kepatuhan menyampaikan laporan bulanan atau SPT Masa, belum diberikan kemudahan seperti itu. Wajib pajak hanya diberi keleluasaan untuk menyampaikan SPT Masa dengan datang langsung ke KPP atau menyampaikan melalui jasa pengiriman surat/barang.

Walhasil kebijakan dropbox maupun keleluasaan penyampaian SPT Masa, hanya upaya untuk memudahkan wajib pajak menyampaikan laporan, tetapi belum memenuhi tugas pembinaan kepada mereka. Salah satu bentuk pembinaan yang bisa dilakukan adalah senantiasa mengingatkan wajib pajak agar menyampaikan SPT dengan benar dan tepat waktu. Tetapi untuk hal ini DJP masih belum memiliki terobosan yang cukup baik, sehingga muncul celah yang berpotensi terjadi pembiaran terhadap kurangnya kepatuhan wajib pajak. Salah satu jalan keluar untuk menyikapi hal ini adalah tindakan tegas dan konsisten menerapkan sanksi atas keterlambatan wajib pajak menyampaikan SPT.

Di banyak Kantor Pelayanan Pajak, sikap tegas tersebut kadang-kadang menghadirkan dilema, yaitu dalam hal jumlah wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT sangat banyak, mencapai angka puluhan ribu. Meskipun sikap tegas tersebut telah diamanatkan oleh undang-undang, menarik untuk ditelaah gagasan melakukan upaya lain yang lebih bijak, misalnya penyuluhan yang dikemas secara menarik melalui media televisi, radio, surat kabar, brosur, dan lain-lain yang didalamnya disampaikan pesan untuk menyampaikan SPT secara benar dan tepat waktu.

Bahkan penerapan sanksi tegas dan konsisten bagi wajib pajak yang melanggar pun patut diletakkan sebagai bagian dari kampanye sadar pajak, yaitu  memberikan pemahaman bahwa jika tidak taat aturan, maka akan mendapatkan sanksi, karena boleh jadi ketidakpatuhan wajib pajak menyampaikan laporan didorong oleh masih adanya praktek-praktek tidak diterapkannya sanksi tegas dan konsisten bagi mereka yang melanggar ketentuan perpajakan.

Ketidakpatuhan wajib pajak yang lebih buruk dari sekedar tidak menyampaikan SPT tepat waktu adalah ketidakpatuhan dengan sengaja hanya melaporkan sebagian kegiatan usaha. Inilah yang disebut sebagai penggelapan pajak yang merugikan Negara. Alasan wajib pajak melakukan hal ini tidak lain agar pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil.

Secara naluriah, apa yang dilakukan oleh wajib pajak menggelapkan utang pajak dapat dipahami, karena manusia diciptakan Tuhan sangat menyukai harta benda dan akan berusaha sekuat tenaga agar harta benda yang dimilikinya tidak beralih kepada pihak lain. Oleh karenanya perlu diberikan sanksi tegas agar naluri tersebut tidak melanggar kewajiban berbangsa dan bernegara.

Perlu ditanamkan pula kepada wajib pajak bahwa selain membayar pajak adalah kewajiban konstitusional, mulia, terpuji, dan bagian dari kecintaan kepada Negara,  kesadaran akan adanya sanksi akan membuat wajib pajak lebih waspada untuk tidak terjerumus melakukan perbuatan tercela menggelapkan pajak. Membayar pajak adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak dengan sukarela atau terpaksa.

Kepatuhan Menyelenggarakan Kegiatan Pencatatan atau Pembukuan

Berbeda dengan kepatuhan untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, kepatuhan untuk menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan lebih bersifat administratif. Tetapi arti penting kepatuhan ini menjadi niscaya mengingat data dan informasi yang disajikan oleh catatan dan pembukuan kegiatan usaha adalah satu-satunya bahan baku untuk menilai apakah wajib pajak membayar pajak dengan benar atau tidak.

Ketentuan perpajakan hanyalah satu elemen untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Elemen lain yang harus ada adalah informasi nilai transaksi dan bagaimana transaksi dilakukan yang keduanya disajikan oleh catatan atau pembukuan. Oleh karenanya, kepatuhan wajib pajak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan tidak dapat ditawar lagi, serta perlu dilakukan tindakan tegas berupa sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bagi yang tidak mematuhinya.

Kepatuhan terhadap Aturan Lain di Bidang Perpajakan

Selain dua kepatuhan sebagaimana telah diuraikan di atas, ada pula kepatuhan yang harus dimiliki oleh wajib pajak, yaitu mentaati semua peraturan lain di bidang perpajakan. Kepatuhan ketiga ini perlu dipertegas agar wajib pajak memahami bahwa tatacara, prosedur, dan hal lain juga harus dipatuhi meskipun tidak berkenaan langsung dengan pencatatan atau pembukuan, dan juga tidak berkenaan langsung dengan pelaporan kegiatan usaha.

Salah satu contoh kepatuhan yang ketiga ini adalah pemindahan tempat terdaftar wajib pajak dari satu KPP ke KPP lain, baik dalam jenjang KPP yang sama maupun berbeda, misalnya pemindahan dari KPP Pratama ke KPP Madya atau sebaliknya. Jika pemindahan tempat terdaftar tersebut dipandang perlu, maka wajib pajak harus mematuhinya, meskipun pada awalnya wajib pajak merasa tidak nyaman dengan kebijakan itu.

Patut diketahui bahwa sistem yang dirancang oleh DJP telah diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Semakin besar kontribusi wajib pajak dalam membayar pajak, maka DJP akan memberikan pelayanan yang lebih baik. Pemindahan tempat terdaftar wajib pajak dimaksudkan tidak lain agar wajib pajak bisa mendapatkan pelayanan terbaik.

Bagi DJP wajib pajak adalah partner kerja. Jika dianalogikan dengan jual beli, wajib pajak adalah pembeli, DJP adalah penjual. Sebuah doktrin ditanamkan bagi penjual bahwa pembeli adalah raja, demikian pula bagi DJP, wajib pajak adalah raja. Oleh karenanya kepadanya diupayakan sebaik mungkin diberikan pelayanan terbaik agar tumbuh kepatuhan yang dilandasi oleh kesadaran.

sumber : http://www.pajak.go.id/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s